Idekonomi

Di Indonesia hanya 52 persen bayi di bawah usia enam bulan yang mendapatkan ASI eksklusif. ASI eksklusif memiliki dampak jangka panjang terhadap kesehatan Ibu dan anak, serta kemampuan kognitif anak. Sementara itu banyak faktor yang mempengaruhi keputusan Ibu dalam menyusui. Pengetahuan ibu, dukungan keluarga, bahkan faktor ekonomi dapat mempengaruhi keputusan Ibu. Lalu bagaimana dampak ASI ekslusif terhadap perekonomian? Serta kebijakan apa yang dapat mendorong ASI eksklusif? Segmen #CeritaPuan kali ini disajikan sebagai episode khusus Hari Ibu dengan judul "Kenapa menyusui penting untuk perekonomian?" bersama Adiatma Siregar (Dosen dan peneliti- CEDS Unpad) | News courtesy: Antara TV

Regional Comprehensive Economic Partnernship (RCEP) yang ditandatangani November lalu menjadi kerja sama dagang terbesar di dunia. Dengan 15 negara (10 negara anggota ASEAN plus Australia, Selandia Baru, Korea Selatan, Jepang, dan Cina) yang terlibat di dalamnya, banyak yang memprediksi tentang manfaat perjanjian RCEP ini, terlebih mengingat implikasinya terhadap rantai pasok global dan dinamika geopolitik dunia. Lantas, apa saja tantangan apa saja yang dihadapi proses negosiasi RCEP selama 8 tahun? Apa peran Indonesia dalam prosesnya dan bagaimana Indonesia dapat memanfaatkan RCEP ini? Lalu bagaimana dampaknya untuk ASEAN dan negara mitra lainnya? Untuk memahami lebih dalam tentang seluk beluk perjanjian perdagangan RCEP, episode penutup tahun 2020 ini mendatangkan Yose Rizal Damuri, Kepala Departemen Ekonomi Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Indonesia. | News courtesy: Kompas TV

Terpilihnya Kamala Haris sebagai perempuan pertama yang menduduki posisi Wakil Presiden di Amerika Serikat membawa warna baru bagi politik. Sementara itu di Indonesia partisipasi perempuan dalam parlemen maupun pemangku kebijakan cederung rendah. Meski sudah ada banyak program pemberdayaan perempuan baik dalam segi pendidikan maupun ekonomi, hal ini belum cukup mendorong partisipasi perempuan dalam politik. Lalu apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana peran penting perempuan dalam posisi pengambil kebijakan? Segmen #CeritaPuan kali ini akan membahas jalan panjang partisipasi perempuan dalam politik bersama Ruth Nikijuluw, Ph.D candidate Australia National University. | News courtesy: BBC

Indonesia resmi mengalami resesi setelah diumumkannya data pertumbuhan ekonomi di kuartal III 2020 sebesar -3,49%, melanjutkan pertumbuhan ekonomi negatif sebesar -5,32% di kuartal sebelumnya. Perlambatan ekonomi ini mencapai angka terendah sejak tahun 1998 dan memang telah diprediksi mengingat dampak signifikan dari pandemi COVID-19. Di tengah kegelisahan dan ketidakpastian gejolak ekonomi ini, banyak yang mempertanyakan, apa perbedaan resesi 2020 ini dengan yang sebelumnya terjadi di tahun 1998 dan 2008? Lalu apa dampaknya terhadap kemisikinan dan ketimpangan? Adakah pembelajaran yang bisa diambil untuk merumuskan kebijakan pemulihan ekonomi? Episode kali ini menghadirkan Prof. Arief Anshory Yusuf, Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Padjajaran untuk mengetahui lebih dalam terkait pandangannya tentang resesi di kala pandemi serta evaluasi kebijakan yang tepat untuk mengatasinya. | News courtesy: CNBC Indonesia

Isu ketahanan pangan tidak bisa lepas dari kebijakan perdagangan, proses distribusi dan peran petani dalam sisi produksi. Realitanya dalam menjamin hak atas pangan, Indonesia masih dihadapkan dengan berbagai tantangan, mulai dari menjaga stabilitas harga serta kualitas pangan, memastikan pasokan yang cukup hingga merealisasikan kesejahteraan petani. Bekerja sama dengan Center for Indonesian Policy Studies dan dengan dukungan Friedrich Naumann Foundation Indonesia serta Kementerian Hukum dan HAM, episode kali ini menghadirkan Head of Research CIPS, Felippa Amanta, dan President serta Co-Founder TaniHub, Pamitra Wineka, untuk membahas lengkap soal mitos impor pangan, tantangan para petani, good governance, hingga peran inovasi dalam sektor pangan yang menjadi faktor-faktor penting dalam mewujudkan ketahanan pangan serta memenuhi hak atas pangan di Indonesia. | News courtesy: CNN Indonesia

Terdapat tren peningkatan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) selama masa pandemi. Tekanan ekonomi dianggap sebagai salah satu faktor pendorong peningkatan tersebut. Nyatanya, faktor utama pendorong kasus KDRT adalah ketimpangan relasi gender dalam rumah tangga. Sementara itu,  kondisi pandemi menciptakan hambatan baru dalam upaya pelaporan dan penanganan kasus KDRT di Indonesia. Lalu apa saja beban yang dihadapi perempuan selama pandemi? Dan apa saja upaya yang dapat dilakukan untuk menekan angka KDRT? Segmen #CeritaPuan kali ini akan mengulas kasus KDRT dan pilu perempuan lainnya di tengah pandemi bersama Niken Kusumawardhani (Senior Researcher - The SMERU Research Institute) | News courtesy: CNN

Data tahun 2018 menunjukkan bahwa 1 dari 9 anak perempuan di Indonesia menikah sebelum usia 18 tahun dan angka ini diproyeksikan meningkat selama pandemi. Pernikahan dini merupakan masalah multidimensi yang erat kaitannya dengan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya. Tidak hanya berdampak pada kehidupan anak yang menjadi pelaku pernikahan dini, efek domino juga dapat dirasakan keluarga yang terbentuk dari pernikahan dini. Lalu apa yang dapat dilakukan untuk mengurangi kasus pernikahan dini?  Dalam rangka Hari Anak Perempuan Internasional #CeritaPuan kali ini akan mengulas "Girls Not Brides" bersama Andrea Adhi (Lead for Social Inclusion and Protection - PUSKAPA UI) | News courtesy: KemenPPPA 02.55 Apa itu pernikahan anak? 04.05 Kondisi pernikahan anak di Indonesia 07.34 Kenapa pernikahan anak terjadi? 12.21 Kenapa pernikahan anak marak saat pandemi dan krisis? 16.03 Dampak pernikahan dini terhadap kondisi sosioekonomi 18.15 Peluang perceraian dan kualitas anak hasil pernikahan dini 20.00 Apakah bansos mem

Menuju 100 tahun kemerdekaan Indonesia di 2045, Indonesia diharapkan dapat bertransformasi menjadi negara maju. Terdapat beberapa tantangan utama dalam mencapai hal tersebut, antara lain bagaimana mengoptimisasi peluang dari bonus demografi dan bagaimana langkah agar bisa lolos dari jerat middle-income trap (MIT). Apa saja konsekuensi yang dihadapi apabila sebuah negara tidak dapat lepas dari MIT? Apa yang dapat dilakukan untuk bisa lulus dari MIT dan apa saja tantangannya? Temukan jawabannya dalam episode kerja sama dengan ILUNI FEB UI ini, bersama Teuku Riefky dan Syahda Sabrina, Macroeconomic Researcher dari LPEM FEB UI 4:00 Melihat Indonesia di Masa Depan 9:30 Emang penting level pendapatan negara? 12:20 Negara-negara naik kelas 17:30 Kisi-kisi biar lulus dari Middle Income Trap (MIT) 33.30 Tren Tenaga kerja dan investasi 36.30 Apa yang bisa kita lakukan? 46.00 Tantangan untuk lulus dari MIT 56.30 Call for Paper "Indonesia Emas 2045"

Wacana revisi Undang-Undang (UU) Bank Indonesia akhir-akhir ini hangat menjadi isu perdebatan. RUU ini mengusulkan pembentukan Dewan Moneter (kemudian menjadi Dewan Kebijakan Ekonomi Makro) yang diketuai Menteri Keuangan dan perluasan mandat BI. Usulan perubahan struktural dan fungsional tersebut dianggap akan mengancam independensi bank sentral. Sebenarnya seberapa pentingkah independensi BI? Lalu apakah benar revisi ini mendesak dilakukan di tengah pandemi? Di episode ini, Ibu Miranda Swaray Goeltom, ahli kebijakan moneter, menyampaikan pandangannya terkait urgensi revisi UU BI serta membahas lengkap fungsi utama bank sentral hingga seluk beluk formulasi kebijakan moneter. | News courtesy: Apa Kabar Indonesia TvOne 2.11 BI sebagai lembaga independen 3.18 Tugas utama bank sentral 9.45 Mengapa bank sentral didefinisikan sebagai independen? 15.00 Mengapa perubahan terjadi? 21.57 3 hal yang harus dimiliki bank sentral 23.00 Perlukah dewan moneter? 53.45 Analogi

Idetorial adalah segmen di mana tim Idekonomi bakal ngobrol internal seputar curahan hati kita yang masih dikaitin sama isu ekonomi. Pada episode kedua ini, kita akan flashback tentang awal mula berdirinya Idekonomi, yang dilatarbelakangi oleh banyaknya hoax tentang isu ekonomi dari berbagai sumber yang belum tentu kredibel.  Dengan menjembatani pengetahuan antara ahli dan awam, Idekonomi hadir untuk melawan misinformasi tersebut demi menuju masyarakat yang berdaulat di tatanan pemikiran. #CeritaKemerdekaan #LombaPodcastKominfo

Idetorial adalah segmen baru di Idekonomi, di mana dalam segmen ini tim Idekonomi bakal ngobrol internal seputar curahan hati kita yang masih dikaitin sama isu ekonomi. Pada episode pertama ini, kita akan ngebahas gimana cara berinvestasi yang bisa dapet cuan dengan risk profile rendah, tapi tetap bisa berdampak dan membantu anggaran negara khususnya pada masa pandemi ini. Hal ini dapat dicapai dengan berinvestasi melalui SBN Ritel. Pssst, dengarkan cuplikan penjelasan Pak Suahasil Nazara selaku Wakil Menkeu dan Bu Masyita Crystallin selaku Staf Khusus Menkeu tentang utang dan SBN di sini! - #IniUntukKita

Di masa pandemi COVID-19, beberapa kelompok rentan menghadapi lebih banyak beban dan tantangan dibandingkan kelompok masyarakat lainnya. Untuk meminimalisir efek jangka panjang yang tidak diinginkan, tentunya bantuan di tengah pandemi harus disalurkan secara tepat. Lantas respon kebijakan apa yang seharusnya diambil untuk melindungi mereka yang kerap terlupakan? Di episode ini, dua peneliti dari Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Diahhadi Setyonaluri dan Rachmat Reksa Samudra, akan membahas forthcoming study mereka yang merupakan hasil keja sama LD FEB UI dengan UNESCO dan mengupas lebih dalam tentang kelompok rentan yang terdampak serta pentingnya kebijakan inklusif. | News courtesy: Kompas TV 03:37 Pihak yang paling terdampak pandemi 06:10 Kebijakan bagi kelompok rentan 16:21 Ekonomi diskriminasi 22:55 Kebijakan pemerintah saat ini dan pengembangannya 31:21 Menghadapi keterbatasan anggaran dan kelangkaan data 36:30 Analogi

Stunting tidak hanya meningkatkan risiko morbiditas dan mortalitas seseorang, tapi juga dapat menghambat produktivitas dan memengaruhi pendapatan seseorang di masa depan. Melihat besarnya dampak stunting, upaya mengenal risiko dan faktor penyebab stunting tentu menjadi sangat penting. Stunting juga erat kaitannya dengan kondisi kesehatan ibu khususnya pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Lalu apa pentingnya berinvestasi pada perempuan? Segmen #CeritaPuan kali ini akan mengulas "Invest in women, invest in our future" bersama Anda Sapardan (Co-Founder Sehati) dan Syarifah Liza Munira (Health Economist - ANU) | News courtesy: Metro TV News 03.22 Apa itu stunting? 07.45 Tantangan 1000 HPK Ideal 14.23 Stunting sebagai indikator multidimensional 16.46 Dampak stunting terhadap perekonomian 19.28 Kaitan stunting dan bonus demografi 23.06 Menekan stunting 33.10 Peran fasilitas kesehatan 39.03 Analogi

Per 1 Juli 2020, Bank Dunia resmi meningkatkan status ‘kelas’ Indonesia menjadi negara berpendapatan menengah atas berdasarkan data GNI per kapita per tahun 2019. Namun, mewabahnya Covid-19 tentu memicu perlambatan ekonomi di berbagai penjuru dunia. Hal ini memicu pertanyaan besar: apakah Indonesia dapat mempertahankan status barunya di tengah tantangan ini? Atau, mungkinkah terbatasnya aktivitas ekonomi ‘memaksa’ Indonesia untuk terperangkap dalam Middle Income Trap? Episode ini dikemas spesial untuk Idelisteners, mendatangkan Prof. Dorodjatun Kuntjoro-Jakti, seorang Guru Besar Emeritus FEB UI yang terus menginspirasi anak muda untuk bersikap egaliter dan percaya diri | News courtesy : Berita Satu 04:10: memandang kenaikan peringkat 07:35: dampak kenaikan peringkat 11:12: kemungkinan turun peringkat 21:36: mendefinisikan krisis 30:29: terobosan ekonomi 37:58: terbebas dari middle income trap 48:08: jalan pembangunan 52:24: analogi: organisme

Saat ini, pekerja perempuan cenderung terpusat di bidang pekerjaan tertentu. Terlebih lagi, perempuan yang duduk di level manajemen atas (eksekutif) di perusahaan juga masih sedikit. Bagaimana halnya dengan kondisi perempuan yang berusaha sendiri atau entrepreneur? Tantangan apa saja yang dihadapi oleh mereka? Apakah tantangan tersebut sama atau mungkin justru lebih berat dibanding yang dialami pebisnis laki-laki? Temukan jawabannya dalam #CeritaPuan kali ini bersama Firman Witoelar (Development Economist) | News Courtesy: DW Indonesia

Di masa pandemi ini, tak sedikit pihak yang mengalami penurunan pendapatan, salah satunya adalah UMKM. Bila hal itu terjadi, tentu mereka yang mempunyai kredit di bank akan sulit untuk melunasinya. Salah satu stimulus yang diterbitkan untuk meminimalisasi dampak tersebut adalah restrukturisasi kredit. Bagaimana dampak dari restrukturisasi ini? Apa saja tantangannya? Temukan jawabannya di Episode 18 bersama Ibu Aviliani (Ekonom Senior INDEF) sebagai narasumber (News Courtesy: Kompas TV)

Pada krisis 1998, UMKM menjadi salah satu sektor yang mampu bertahan di tengah guncangan yang ada. Pada Pandemi ini, UMKM justru menjadi salah satu pihak yang terdampak cukup berat, sebagai akibat dari kebijakan untuk meminimalisir penyebaran Covid-19, salah satunya PSBB. Stimulus apa saja yang diberikan pemerintah untuk membantu UMKM di tengah pandemi? Temukan jawabannya di Episode 17 bersama Ibu Masyita Crystallin (Staf Khusus Menteri Keuangan bidang Bidang Perumusan Kebijakan Fiskal dan Makroekonomi) sebagai narasumber (News Courtesy: Kompas TV)

Kebijakan PSBB yang diterapkan di 20 wilayah Indonesia tentu mengganggu rantai pasokan pangan nasional. Belum lagi, banyak negara importir pangan ke Indonesia memberlakukan pembatasan impor. Meskipun Pemerintah menjamin stok pangan tersedia, apakah dapat terdistribusi merata ke tangan rakyat? Apakah Indonesia sedang melalui ketidaktahanan pangan? Simak jawabannya di Episode 16, kolaborasi Idekonomi dengan Center for Indonesian Policy Studies, mengundang Bapak Arianto Patunru (Dewan Pengawas CIPS) sebagai narasumber. (News Courtesy: Metro TV) 

New Normal akan segera diberlakukan pemerintah Indonesia dalam merespon kondisi pandemi Covid-19 terkini. Program bantuan sosial pun dipertanyakan keberlanjutannya. Apakah setelah “New Normal” diberlakukan, program bantuan sosial ini akan selesai? Atau bahkan sebenarnya patut diperluas cakupannya, karena sebagian masyarakat masih membutuhkannya. Kali ini, Idekonomi berkolaborasi dengan Kanopi FEB UI untuk menyiarkan ulang Kegiatan Webinar Kanopi di Podcast dengan menghadirkan Chatib Basri (Menteri Keuangan 2013-2014) sebagai narasumber. Episode ini merupakan rangkaian dari Seri "Urgensi Perluasan Jaring Pengaman Sosial". 

Terpukulnya perekonomian Indonesia membuat Pemerintah Indonesia mengeluarkan berbagai kebijakan bantuan sosial untuk mendukung kehidupan masyarakat terdampak Pandemi. Kira-kira, apa saja bantuan sosial yang diberikan dan berapa banyak anggaran yang telah dikeluarkan untuk kegiatan tersebut? Apakah pemerintah punya uang yang cukup untuk mendanai program ini di waktu mendatang? Kali ini, Idekonomi berkolaborasi dengan Kanopi FEB UI untuk menyiarkan ulang Kegiatan Webinar Kanopi di Podcast dengan menghadirkan Suahasil Nazara (Wakil Menteri Keuangan RI) sebagai narasumber. Episode ini merupakan rangkaian dari Seri "Urgensi Perluasan Jaring Pengaman Sosial".