Buletin Pagi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Komisioner Komisi  Pemilihan Umum (KPU) RI Wahyu Setiawan sebagai tersangka dalam kasus  penerimaan hadiah/ janji terkait penetapan Anggota DPR RI terpilih  2019-2024. Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tetap menandatangani Surat  Perintah Penyidikan (Sprindik), meski saat ini komisioner KPK tidak  berstatus penegak hukum, pasca-berlakunya UU antirasuah yang baru. Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Aktivis dari Pusat Studi Antar Komunitas (Pusaka) Sudarto ditangkap aparat kepolisian, Selasa siang di kantornya. Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Pemerintah berencana mengirim ratusan nelayan dari Pantai Utara Jawa  atau Pantura ke perairan Natuna guna menghadapi Tiongkok dalam konflik  perbatasan. Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Kementerian Luar Negeri mengklaim telah terjadi pelanggaran oleh  kapal-kapal Tiongkok di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Pemerintah pusat mengaku tengah mengupayakan pengendalian banjir dengan memperlambat laju air dari hulu ke hilir. Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat hingga malam tadi,  sembilan orang meninggal karena bencana banjir dan tanah longsor di  sebagian wilayah Jabodetabek. Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Kepolisian Indonesia menyebut dua tersangka penyerangan terhadap  penyidik KPK Novel Baswedan dijerat pasal pengeroyokan dan penganiayaan. Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Kepolisian telah menangkap dua pelaku penyerangan terhadap penyidik KPK Novel Baswedan. Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Kementerian Agama diminta mengevaluasi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, tentang Pendirian Rumah Ibadat. Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Wakil Bupati Nduga Wentius Nemiangge berencana mengundurkan diri dari jabatannya, jika Presiden Joko Widodo tak mampu mengakhiri konflik di wilayahnya. Konflik yang terjadi sejak Desember 2018 lalu itu telah menelan banyak korban, mulai dari warga, aparat dan gelombang pengungsian. Baru-baru ini, sopir Wentius, Hendrik Lokbere dilaporkan ditembak. Wentius kecewa kepada Presiden Jokowi karena mengabaikan permintaannya bersama Bupati Nduga Yairus Gwijangge dan sejumlah organisasi masyarakat untuk menarik semua pasukan militer tambahan di Nduga, yang disampaikan pada medio Agustus 2019. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Kementerian Keuangan akan menurunkan ambang batas harga barang yang kena bea masuk barang impor, yang berasal dari transaksi niaga daring atau e-commerce mulai Januari 2020. Ambang batas harga barang itu dari 75 dolar Amerika menjadi 3 dolar Amerika sekali kirim. Kebijakan ini juga menuai kecaman, karena berpotensi merugikan penjual importir kecil, dan pemasok barang dari toko daring impor. Bahkan, Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama Dirjen Bea dan Cukainya mendapat petisi dari masyarakat, karena kebijakan tersebut. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu Heru Pambudi menyebut kebijakan ini dibuat untuk melindungi industri perdagangan dalam negeri. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Presiden Joko Widodo akan menghapus sanksi pidana kepada pengusaha nakal. Penghapusan sanksi itu akan ada dalam omnibus law terkait investasi yang sedang digodok pemerintah. Rencana penghapusan itu itu dibenarkan Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa. Menurutnya, pemidanaan pengusaha akan menghambat pertumbuhan pembukaan usaha, yang berdampak pada kondisi ekonomi Indonesia. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat Elsam menemukan adanya potensi pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di rencana Presiden Joko Widodo mengembangkan 'Bali Baru' untuk meningkatkan kunjungan wisatawan ke Indonesia. Menurut Peneliti Elsam, Lintang Setianti, potensi pelanggaran HAM dari pengembangan destinasi Bali Baru itu yaitu terkait perampasan tanah, salah satunya di Danau Toba, Sumatera Utara. Danau Toba salah satu dari 10 destinasi Bali Baru yang dicanangkan Pemerintah. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

PT Asuransi Jiwasraya dituntut segera mengembalikan dana para nasabah yang telah jatuh tempo. Perusahaan asuransi pelat merah ini telah mengakui tak sanggup membayar klaim nasabah yang jatuh tempo Oktober hingga Desember 2019. Jumlah nasabahnya mencapai 5 juta lebih dengan nilai total klaim mencapai lebih dari 12 triliun rupiah. Koordinator Forum Komunikasi Pemegang Polis Jiwasraya Rudyantho mengatakan nasabah menuntut seluruh dana dikembalikan berikut bunganya. Jumlah tunggakan yang harus dibayar ke tiap nasabah beragam. Ia menyebut ada nasabah warga negara Korea Selatan yang nilai klaimnya mencapai 500 miliar rupiah. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Pemohon uji formil Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) No. 19 hasil revisi, mengataan terus mengupayakan agar permohonannya bisa dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Upaya itu terus dilakukan menjelang rencana Presiden Joko Widodo memilih sejumlah nama untuk Dewan Pengawas yang pelantikan berbarengan dengan Pimpinan KPK, Jumat besok. Menurut Kuasa Hukum Saor Siagian, tim pemohon tengah menyiapkan dokumen yang disarankan oleh majelis hakim saat sidang pendahuluan uji materi lalu, yang juga akan digunakan sebagai penguat gugatan. Jika gugatan permohonan uji formil dikabulkan oleh MK, Saor memastikan UU KPK yang diberlakukan harus kembali pada UU yang lama, agar tidak terjadi kekosongan hukum. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Presiden Joko Widodo meminta pengusaha pertambangan, terutama di kawasan ibu kota baru di Kalimantan Timur segera mereklamasi setiap bekas galian tambang. Jokowi juga mengingatkan ancaman pidana untuk penambang dalam Peraturan Pemerintah tentang Reklamasi dan Pascatambang. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan penempatan dana dari pejabat publik, yaitu kepala daerah di rekening kasino atau rumah judi di luar negeri. Meski enggan merinci siapa kepala daerah dan di kasino mana penempatan uang tersebut, Kepala PPATK Kiagus Badaruddin menyebut, dengan temuan itu, PPATK ingin ada pencegahan dan pengawasan terhadap tindak pidana pencucian uang dari aparat penegak hukum. Kiagus Badarudin mengungkapkan ada dua wewenang PPATK yaitu aspek penindakan dan pencegahan. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai, peningkatan dana bantuan bagi partai politik (parpol) bisa menjadi salah satu upaya mencegah korupsi. Deputi pencegahan KPK Pahala Nainggolan mengatakan, dana Bantuan Keuangan kepada Partai Politik saat ini masih sangat jauh dari kebutuhan partai. Hasil kajian KPK bersama Lembaga Ilmu Pengetahunan (LIPI), idealnya negara membantu 50 persen dari kebutuhan Parpol. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Mulai 2021, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan mengganti sistem Ujian Nasional dengan asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makariem, penggantian sebagai bagian dari 4 kebijakan yakni; menghapus Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN), mengganti Perampingan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan perubahan Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Kata dia, materi ujian nasional dinilai terlalu padat sehingga fokusnya justru mengajarkan dan menghafal materi, bukan terkait kompetensi pelajaran. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id