Buletin Pagi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengklaim banyak rekomendasi yang tidak direspon baik oleh Kementerian dan lembaga. Dalam rapat kerja KPK dengan Komisi yang membidangi Hukum DPR, Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif menyatakan salah satu Kementerian yang tidak mengikuti rekomendasi KPK yakni Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM). Laode mengungkapkan Kementerian ESDM beberapa kali diberikan masukan terkait izin tambang yang bermasalah, dan tambang ilegal. Menurutnya, tak satupun direspon Kementerian ESDM. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Kementerian Dalam Negeri akan mengelompokkan organisasi masyarakat (ormas) di Indonesia. Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian dikabarkan akan membagi ormas menjadi tiga kelompok. Ia bahkan tak segan membubarkan ormas yang dianggap mengancam Pancasila. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah tentang Pencegahan  Tindak Pidana Terorisme dan Perlindungan Terhadap aparat penegak hukum  untuk memperkuat program deradikalisasi. Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam)  menyebut akan membawa kasus pelanggaran HAM masa lalu ke pengadilan Hak  Asasi Manusia (HAM). Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Syarat seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) formasi 2019 dinilai belum ramah terhadap kelompok rentan. Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Petani di pengunungan Kendeng, Rembang, Jawa Tengah mengadukan  Pemerintah dan DPRD Provinsi itu, karena tidak mengadopsi rekomendasi  dari Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Karst Kendeng, dalam  menyusun revisi Rencana tata ruang wilayah (RTRW). Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Oktober 2019 mengalami defisit sebesar 280 triliun rupiah lebih. Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Aliansi Nasional Reformasi Kitab Hukum Pidana (KUHP) mendesak pemerintah  dan DPR membahas komprehensif seluruh masalah dalam RUU KUHP. Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Presiden Joko Widodo meminta aparat penegak hukum tidak menjadi  penghambat investasi dan inovasi kebijakan kepala daerah dalam  pembangunan. Titip teks : Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Aparat keamanan masih memburu satu terduga pelaku teror bom bunuh diri di Mapolrestabes Medan, Sumatera Utara. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengatakan aksi teror tersebut melibatkan dua orang. Satu orang terduga pelaku tewas di tempat setelah bom rakitan yang dipasang di badannya meledak. Satu terduga pelaku lain masih dalam pengejaran. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Pemerintah meluncurkan portal pengaduan aparatur sipil negara ASN berpaham radikalisme negatif atau ekstremisme. Masyarakat bisa melaporkan PNS yang menyebarkan konten-konten radikalisme melalui situs aduanasn.id. Berdasarkan keterangan yang tertera dalam situs itu, radikalisme negatif meliputi sikap intoleran, anti-pancasila, anti-NKRI dan menyebabkan disintegrasi bangsa. Menteri Komunikasi dan Informatika Johny G Plate mengatakan portal aduan ini untuk menjawab persoalan terkait dugaan banyaknya ASN terpapar radikalisme. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Rencana pemerintah menghapus izin mendirikan bangunan IMB dan analisis dampak lingkungan Amdal dalam proyek-proyek infrastruktur terus bergulir. Pemerintah menilai dua izin itu selama ini menghambat masuknya investasi sehingga perlu dihapus. Namun, banyak keberatan bermunculan karena khawatir dampak negatifnya, terutama kerusakan lingkungan. Menteri Agraria Sofyan Djalil akhirnya mengkaji ulang rencana tersebut dan mencari alternatif solusi yang bisa diterima semua pihak. Sofyan Djalil menyebut ada beberapa pilihan. Antara lain pelonggaran pengurusan IMB dan Amdal hanya diberlakukan pada daerah yang memiliki Rencana Detail Tata Ruang RDTR dengan berbagai standar ketat. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Kenaikan iuran BPJS Kesehatan hingga 100 persen masih ramai diperdebatkan, meski payung hukumnya berupa peraturan presiden telah diteken. Banyak keberatan soal kenaikan terutama untuk iuran kelas 3 peserta mandiri sebesar 65 persen dari 25.500 rupiah menjadi 42 ribu rupiah. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Jaksa Agung ST Burhanuddin menyebut tragedi Semanggi I dan Semanggi II tidak termasuk pelanggaran HAM berat. Hal ini diungkapkan Burhanuddin dalam rapat bersama Komisi Hukum DPR, kemarin. Burhanuddin mengklaim keputusan sidang paripurna DPR 2001 menyatakan tidak terjadi pelanggaran HAM berat pada kasus Trisakti, Semanggi 1 dan Semanggi 2. Burhanuddin juga menyebut tragedi 1965 tak memenuhi unsur pelanggaran HAM berat, namun tanpa menjelaskan alasannya. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Kementerian Dalam Negeri mengungkap empat desa fiktif penerima dana desa di Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Kementerian Keuangan bakal mengevaluasi program dana desa. Rencana  evaluasi muncul setelah ada temuan desa fiktif memperoleh anggaran dana  desa. Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

DPR menargetkan Revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana RKUHP disahkan akhir tahun ini. Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Ketua Umum PSSI periode 2019-2023 Mochammad Iriawan menegaskan komitmennya memberantas mafia bola. Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Kepolisian mengkaim ada temuan signifikan hasil kerja tim teknis yang  bertugas mengungkap kasus penyerangan terhadap penyidik senior Komisi  Pemberantasan Korupsi KPK Novel Baswedan. Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Sejumlah anggaran tak wajar terungkap dalam rancangan APBD DKI Jakarta  2020. Anggota DPRD DKI dari Partai Solidaritas Indonesia PSI William  Aditya Sarana membeberkan beberapa temuan hasil penelusuran terhadap  rancangan anggaran yang sempat dirilis di web resmi Pemprov Jakarta. Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id