Buletin Pagi

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mewaspadai  potensi pergerakan jaringan afiliasi organisasi teror ISIS,  pasca-kematian pimpinannya Abu Bakar Al Baghdadi. Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Langkah Idham Azis untuk menjadi Kapolri baru, diperkirakan bakal mulus.  Kabareskrim Polri ini calon tunggal yang diajukan Presiden Joko Widodo  untuk menggantikan Tito Karnavian yang kini menjadi Menteri Dalam  Negeri. Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Pemerintahan Joko Widodo-Maruf Amin menjadikan penuntasan persoalan  radikalisme sebagai salah satu fokus kerja lima tahun ke depan. Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Presiden Joko Widodo berencana memperkuat kewenangan empat menteri koordinator di Kabinet Indonesia Maju. Penguatan itu berupa pemberian hak veto untuk membatalkan kebijakan menteri-menteri teknis yang berada di bawah koordinasi mereka. Informasi ini disampaikan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD usai sidang kabinet perdana di Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin. Kata Mahfud, menko berwenang menganulir kebijakan menteri teknis yang bertentangan dengan visi-misi Presiden dan Wakil Presiden atau bertabrakan dengan kebijakan menteri lain. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Pemerintah kembali membuka wacana pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi untuk menuntaskan kasus-kasus HAM masa lalu. Wacana ini digulirkan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD usai dilantik di Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin. Menurutnya, Komisi tersebut pernah hampir terbentuk, tetapi payung hukumnya yakni Undang-undang Nomor 27 tahun 2004 tentang KKR dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi pada 2011 silam. MK membatalkan UU tersebut karena dianggap bertentangan dengan konstitusi. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Tito Karnavian resmi diberhentikan dari jabatannya sebagai Kapolri oleh Presiden Joko Widodo. Pemberhentian ini diduga kuat lantaran Tito akan masuk kabinet kerja jilid dua. Hal itu disinyalir dari kehadiran Tito di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin lalu, di sela-sela proses penyusunan kabinet. Banyak yang menyebut Tito akan didapuk menjadi Menteri Dalam Negeri. Surat Presiden tentang pemberhentian Tito diterima DPR dan disetujui saat Sidang Paripurna, kemarin. Ketua DPR Puan Maharani mengatakan pemberhentian itu dilakukan untuk menghindari rangkap jabatan. Selanjutnya, Wakapolri Ari Dono akan menjadi Pelaksana Tugas Kapolri sesuai dengan instruksi presiden. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Partai Gerindra dipastikan bergabung dengan koalisi parpol pendukung pemerintah. Gerindra juga disinyalir bakal mendapatkan setidaknya dua kursi di kabinet kerja jilid 2. Kepastian ini ditunjukkan saat Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bersama Wakilnya Edhy Prabowo memenuhi undangan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin sore. Prabowo dan Edhy datang mengenakan kemeja putih yang menjadi seragam para calon menteri. Usai pertemuan, kepada awak media, Prabowo mengklaim ditawari langsung oleh Jokowi untuk menjabat menteri di bidang pertahanan. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Joko Widodo dan Maruf Amin resmi dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024. Pelantikan Jokowi-Maruf digelar MPR dalam Sidang Paripurna MPR di Gedung Nusantara, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Desakan agar Presiden Joko Widodo segera menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu KPK terus menguat. Ini menyusul berlakunya Undang-undang KPK hasil revisi sejak kemarin atau tepat 30 hari sejak disahkan DPR. Masyarakat sipil, akademisi hingga mahasiswa tak henti menagih janji Jokowi untuk menolak upaya pelemahan lembaga antirasuah. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi hasil revisi resmi berlaku hari ini. Pejabat Menteri Hukum dan HAM Tjahjo Kumolo mengatakan Undang-undang baru tersebut otomatis berlaku 30 hari sejak disahkan DPR, meski tanpa tanda tangan dari Presiden Joko Widodo. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Penetapan perairan Teluk Benoa, Badung, Bali sebagai Kawasan Konservasi Maritim tidak menjamin wilayah itu akan bebas dari reklamasi. Teluk Benoa ditetapkan sebagai wilayah konservasi oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti pada 4 Oktober lalu *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Kuasa hukum keluarga Imawan Randi, Sukdar mendesak Presiden Joko Widodo turun tangan untuk mengungkap kasus kematian dua mahasiswa Kendari. Kata dia, Jokowi bisa membentuk tim gabungan pencari fakta TGPF yang terdiri dari TNI-Polri, Komnas HAM, LPSK dan Ombudsman. Kata dia, pembentukan tim ini perlu untuk mencegah kebuntuan kasus akibat buruknya kinerja kepolisian dalam mengungkap kasus. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Rencana Presiden Joko Widodo untuk melakukan evaluasi total kebijakan otonomi khusus Papua, mendapat banyak dukungan. Rencana ini disampaikan Jokowi saat menerima 30 murid sekolah dasar dari Papua di Istana Merdeka, pekan lalu. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Presiden Joko Widodo menyebut penyerangan terhadap Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto dilakukan teroris. Jokowi memerintahkan Kapolri Tito Karnavian dan Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan menindak tegas pelaku dan memburu jaringannya. Hal itu disampaikan Jokowi usai menjenguk Wiranto di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat, Jakarta. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Joko Widodo-Ma'ruf Amin, sejumlah partai politik eks Koalisi Adil Makmur menebar sinyal merapat ke kubu pemerintah. Setidaknya Partai Gerindra dan Partai Demokrat menyatakan tak menolak jika ditawari kursi di kabinet Jokowi jilid 2. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Kepolisian belum juga mengungkap pelaku penembakan terhadap Imawan Randi, mahasiswa Universitas Haluoleo, Sulawesi Tengah. Randi tewas tertembak peluru tajam di dada bagian kanan saat unjuk rasa menolak sejumlah rancangan undang-undang bermasalah, di depan gedung DPRD, Kendari, akhir September lalu. Polisi mengklaim serius mengungkap kasus ini dengan membentuk tim investigasi. Hasilnya sementara ini, sebanyak enam anggota polisi dibebastugaskan karena membawa senjata api saat mengamankan demonstrasi. Mereka tengah diperiksa karena diduga melanggar perintah atasan yang melarang penggunaan senjata api dan peluru tajam. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Pemerintah menimbang rencana penaikan iuran BPJS Kesehatan. Penaikan untuk mengatasi defisit yang diperkirakan membengkak dari 28 triliun menjadi hampir 33 triliun rupiah tahun ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Mayoritas publik mendukung penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Perppu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Riset Lembaga Survei Indonesia LSI yang mencatat sebanyak 75 persen lebih responden mendukung Presiden Joko Widodo mengeluarkan Perppu. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Politikus Partai Golkar Bambang Soesatyo resmi dilantik sebagai Ketua Majelis Pemusyawaratan Rakyat MPR periode 2019-2024. Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Kepolisian dikritik tak transparan dalam mengusut dugaan tindakan  represif anggotanya saat menangani demonstrasi di berbagai daerah 23  hingga 30 September lalu. Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id