Buletin Pagi

 - Syafruddin Arsyad Temenggung Bebas Dari Kasus BLBI - Mahkamah Agung (MA) resmi mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan bekas Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Syafruddin Arsyad Temenggung. Dengan putusan itu, Syafruddin bebas dari hukuman penjara pada 9 Juli 2019 kemarin.  *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

-  Rancangan Aturan Poligami di Aceh Tuai Prokontra dan Dinilai Diskriminatif - DPRD Provinsi Aceh tengah membahas rancangan peraturan daerah (qanun) tentang hukum keluarga. Salah satu pasal dalam qanun tersebut membahas soal pelegalan poligami atau pernikahan lebih dari satu istri.  *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

 - Satgas Dianggap Gagal Selidiki Kasus Penyerangan Novel Baswedan - Hingga hari terakhir bekerja, satuan tugas (satgas) khusus bentukan Kapolri masih menutupi hasil penyelidikan kasus penyiraman air keras terhadap penyidik KPK, Novel Baswedan. Anggota Satgas, Nur Kholis mengatakan, pihaknya akan melaporkan hasil penyelidikan kasus Novel Baswedan kepada Kapolri, Tito Karnavian dalam waktu dekat. Nur menambahkan, selain melaporkan kepada pimpinan kepolisian, satgas juga akan membuka hasil penyelidikan kepada masyarakat.  *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

-  Masyarakat Gugat Pemerintah Soal Udara Kotor Di Ibu Kota  - Selama dua pekan terakhir ibu kota Jakarta beberapa kali menempati urutan teratas kota dengan kualitas udara terburuk di dunia. Indeks kualitas udara Jakarta masuk kategori “tidak sehat”.  *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

-  Perpres Jabatan Fungsional TNI Menuai Kontroversi  - Pemerintah mengklaim Peraturan Presiden (Perpres) tentang Jabatan Fungsional TNI tidak akan menghidupkan kembali Dwifungsi ABRI era Orde Baru. Menteri Koordinator Politik Hukum Keamanan Wiranto mengatakan Perpres tersebut tidak perlu diributkan, karena tujuannya hanya untuk mengatasi permasalahan penumpukan personel TNI.  *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

-  Kelompok Teroris JI Galang Dana Lewat Sektor Usaha Profesional - Kepolisian Republik Indonesia saat ini tengah mendalami aliran dana terduga kelompok teroris, Jemaah Islamiyah di Indonesia. Juru bicara Mabes Polri, Dedi Prasetyo mengatakan aliran dana ini dikembangkan melalui beberapa sektor dan dikelola secara profesional.  *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

- Seleksi Calon Pimpinan KPK Minim Pendaftar - Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi akan menjaring calon pimpinan lembaga anti rasuah, khususnya yang memiliki pemahaman mengenai tindak pidana pencucian uang. Ketua Panitia Seleksi Yenti Garnasih menegaskan, pansel akan mengutamakan kualitas dibanding kuantitas pendaftar.  *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

- Presiden Terpilih Joko Widodo Ajak Masyarakat Menjaga Kesatuan Bangsa - Usai ditetapkan menjadi presiden terpilih oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), Joko Widodo berharap tidak ada lagi perselisihan masyarakat akibat perbedaan pilihan politik pascapilpres 2019. Jokowi mengajak seluruh rakyat untuk kembali menjaga persatuan bangsa dan negara.  *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

- MK Tolak Seluruh Permohonan Pemohon dan Eksepsi Termohon - Mahkamah Konstitusi menolak seluruh gugatan hasil Pilpres 2019 yang diajukan pasangan calon presiden-calon wakil presiden nomor 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno selaku pemohon. Dalam sidang putusan yang berlangsung Kamis kemarin, Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman menyatakan, permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum. Selain itu pemohon tidak bisa membuktikan dalil permohonannya. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

 - MK Gelar Sidang Putusan Sengketa Pilpres - Hari ini, sekitar pukul 12.30 WIB Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang keenam dengan agenda tunggal pengucapan putusan MK terkait sengketa Pilpres 2019. Juru bicara MK, Fajar Laksono menyebut, MK siap menggelar sidang hasil putusan majelis hakim, mempersiapkan hal teknis, termasuk pengamanan. MK juga meminta agar semua pihak yang bersengketa, mau menerima apapun keputusan hakim MK.  *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

 - Penyalahgunaan Narkoba di kalangan Pelajar dan Mahasiswa Meningkat, Penerapan Regulasi Tidak Tepat Sasaran - Maraknya peredaran dan penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar dan mahasiswa terjadi akibat penerapan regulasi yang tidak tepat sasaran. Regulasi yang ada saat ini tumpul ke atas namun tajam ke bawah, hanya menyasar pengguna yang berusia produktif, bukan kartel atau bandar narkoba. Selain regulasi, lingkungan dan pola pertemanan juga menjadi pintu masuk penyalahgunaan narkoba.  *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

 - 10 Anak Tersangka Kerusuhan 22 Mei Layak Mendapat Diversi - Upaya diversi bagi 10 anak tersangka kerusuhan 21-22 Mei 2019 gagal. Bahkan, yang tadinya hanya 9 anak tersangka, bertambah satu orang yang diversinya dinyatakan gagal, dan dilanjutkan ke diversi ulang di tingkat Kejaksaan. Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara dari proses peradilan ke proses di luar peradilan pidana.  *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

-  29 WNI Perempuan Jadi Korban Perdagangan Orang Berkedok Pengantin Pesanan - Sebanyak 29 perempuan menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) bermoduskan pengantin pesanan, sepanjang 2016-2019. Korban dijanjikan akan menikah dengan orang kaya asal Hainan dan Beijing di Tiongkok. Data Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) menyebut, dari 29 WNI itu, 13 orang berasal dari Kalbar dan 16 orang dari Jawa Barat.  *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

 - Perpres Koopssusgab TNI Tak Mendesak Disahkan - Pemerintah disebut akan segera mengesahkan Peraturan Presiden (Perpres) mengenai Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopsusgab) TNI. Pemerintah menilai, pembentukan Koopsusgab ini, untuk mempercepat ruang gerak TNI dalam membantu Polisi menangani terorisme. Namun, Pengamat Militer dan Intelijen, Jerry Indrawan menyebut, Perpres Koopssusgab TNI tidak terlalu mendesak untuk segera disahkan.  *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

 - Pernyataan Menhan TNI Terpapar Radikalisme Timbulkan Polemik - Pernyataan Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu, yang menyebut sekitar 3 persen prajurit TNI dan purnawirawan terpapar radikalisme, dan tak setuju Pancasila sebagai ideologi negara, tidak mendasar. Apalagi, Markas Besar (Mabes) TNI tidak pernah mengeluarkan data, terkait persentase jumlah anggota TNI yang terpapar radikalisme.  *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

 - Polemik Sistem Zonasi di PPDB 2019 - Sistem zonasi yang telah dilaksanakan selama 3 tahun masih menjadi momok yang mengkhawatirkan bagi orang tua saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ini.  *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

 - Penyadapan Grup WhatsApp oleh Polisi Langgar Privasi Masyarakat - Institute For Criminal Justice Reform (ICJR) menilai, tindakan kepolisian menyadap percakapan grup di aplikasi WhatsApp (WA) masyarakat dengan dalih patroli siber tidak jelas fungsi dan tujuannya, terlebih untuk mengindikasi penyebaran hoaks atau berita bohong.  *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

 - Kemenkominfo Segera Blokir Iklan Rokok di Internet -  3 dari 4 anak mengetahui rokok melalui iklan di media sosial.  *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

- MK Siap Gelar Sidang Sengketa Pilpres 2019 - Mahkamah Konstitusi (MK) siap menggelar sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Presiden 2019, pagi ini. Hakim Mahkamah Konstitusi, I Dewa Gede Palguna meminta masyarakat Indonesia dan tim kuasa hukum Prabowo-Sandiaga Uno untuk tidak meragukan independensi dan netralitas hakim MK yang menangani sidang sengketa Pilpres.  *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

-  BPN Persoalkan Jabatan Ma'ruf Amin di BUMN dalam Berkas Gugatan ke MK - Jabatan Calon Wakil Presiden, Ma'ruf Amin sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah (DPS) di Bank Syariah Mandiri dan Bank BNI Syariah dimasukkan dalam penambahan berkas gugatan Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK) oleh Tim Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga.  *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id