Indoprogress

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjadi dasar hukum bagi Alokasi Dana Desa. Menurut pemerintah, Dana Desa dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan di desa melalui pembangunan infrastruktur sebagai fokus utama, juga tidak mengabaikan aspek ‘pemberdayaan’ dan inovasi sosial-ekonomi lainnya. Dalam perjalanannya, Dana Desa justru menimbulkan masalah baru seperti; kasus korupsi yang dilakukan oleh perangkat desa, ketidaksejahteraan masyarakat di tengah berlimpahnya Dana Desa. Host kami, F. Fildzah Izzati, editor harian IndoProgress dengan dua narasumber;   1. Mukhtar Habibi, Dosen di Universitas Gadjah Mada, meneliti tentang Kapitalisme Agraria di Indonesia yang Neolib    2. Arie Sujito, Peneliti di Institute for Research and Empowerment (IRE) Yogyakarta. Di IRE, beliau fokus pada tema deepening democracy, terutama isu-isu village reform serta local politic.