Buletin Pagi

Puan Maharani resmi dilantik sebagai Ketua DPR periode 2019-2024. Putri  Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Sukarnoputri ini tercatat menjadi  perempuan pertama yang memimpin DPR. Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Presiden Joko Widodo menyatakan kesediaannya bertemu tokoh pendukung  kemerdekaan Papua untuk membahas penyelesaian konflik di Bumi  Cenderawasih. Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Potensi konflik horizontal di Papua dikhawatirkan makin menguat usai tragedi Wamena 23 September lalu. Sebanyak 31 orang tewas dan puluhan lainnya luka dalam kerusuhan yang dipicu dugaan ujaran rasial seorang guru di Wamena kepada anak muridnya. Sebagian korban meninggal merupakan warga pendatang, salah satunya dokter Suko Marsetiyo yang telah 15 tahun bekerja di Tolikara.  Kepala Komnas HAM Perwakilan Papua Frits Ramandey tak menampik saat ini masih terjadi ketegangan antarkelompok masyarakat di Wamena. Gejolak tersebut juga memaksa sedikitnya 8 ribu warga Wamena mengungsi ke daerah lain atau kembali ke kampung halamannya. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Menristekdikti Muhammad Nasir menegaskan sedang menyiapkan sanksi untuk para rektor, yang mahasiswanya terlibat berunjukrasa menolak pengesahan revisi empat undang-undang di depan Gedung DPR. Nasir mengatakan, sanksi ditujukan untuk para rektor yang terbukti mengerahkan mahasiswanya berunjukrasa. Juga, kepada rektor yang tidak bisa menghalangi mahasiswanya berunjukrasa ke Gedung DPR Senayan. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Berbagai pihak mengecam dan menyesalkan tindak kekerasan yang dilakukan kepolisian ketika menangani aksi unjukrasa mahasiswa di depan Gedung DPR, Selasa lalu. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

DPR batal mengesahkan empat rancangan undang-undang kontroversial di tengah gelombang unjuk rasa di Jakarta dan berbagai daerah, Selasa kemarin. Empat RUU itu adalah RUU KUHP, RUU Pertanahan, RUU Pemasyarakatan dan RUU Pertambangan Mineral dan Batubara. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Pemerintah dan DPR tak segandeng-sejalan terkait Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Presiden Joko Widodo minta pengesahan ditunda, hingga pelantikan DPR baru periode 2019-2024, pada 1 Oktober nanti. Alasannya, supaya bisa menampung lebih banyak masukan dari publik. Terutama mengenai sejumlah pasal yang bermasalah. Sebaliknya, DPR bersikeras mengesahkan dengan alasan, masih cukup waktu untuk membahas RKUHP, sebelum habis masa tugas pada 30 September nanti. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

DPR pekan ini diperkirakan bakal mengesahkan Rancangan Undang-undang Pertanahan pekan ini. RUU Pertanahan itu masih mengundang kontroversi karena dianggap merugikan petani. Sidang paripurna diperkirakan digelar Selasa besok bertepatan dengan Hari Tani Nasional. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

- Pemerintah Didesak Umumkan Korporasi Pembakar Hutan dan Lahan - Otoritas lingkungan hidup menolak permintaan masyarakat membuka data perusahaan yang terlibat pembakaran hutan dan lahan. Permintaan itu sebelumnya didesakkan kalangan masyarakat sipil. Juru bicara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Djati Witjaksono mengatakan pengumuman identitas korporasi yang diduga terlibat tidak bisa sembarangan karena kasus masih dalam penyidikan yang bersifat tertutup dan rahasia. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

- Memuat Pasal Karet, RKUHP Justru Malah Disahkan - Komisi bidang Hukum DPR bersama pemerintah, kemarin mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Artinya, RKUHP tinggal selangkah lagi pengesahannya, yaitu pada pembahasan tingkat II di rapat paripurna DPR, 24 September nanti. Ketua Komisi bidang Hukum DPR Aziz Syamsudin menjelaskan, ada satu pasal yang sepakat untuk dihapuskan. Yaitu, Pasal 418 tentang Perzinaan. Penghapusan disetujui melalui forum lobi. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

- Sektor Ekonomi Limbung Terdampak Polusi Asap Karhutla - Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) membuat sektor perekonomian, khususnya di wilayah yang terpapar polusi asap menjadi limbung. Pengusaha anggota Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Thomas Darmawan menyebut, sedikitnya ada empat dampak serius. Yaitu, kelancaran distribusi barang, kerugian ekonomi akibat biaya kesehatan, terhambatnya pasokan pertanian dan perkebunan. Di samping itu juga terganggunya hubungan diplomatik dengan negara-negara tetangga. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

- Layanan Kesehatan untuk Korban Karhutla Belum Maksimal - Korban kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Riau, mengeluhkan layanan kesehatan yang tidak maksimal dan tidak merata. Salah seorang warga Desa Pontian Mekar, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau, Kuswinarso mengatakan, layanan cuma-cuma seperti pemberian masker dan pemeriksaan kesehatan, belum pernah ada. Padahal, hampir semua warga desa menderita sesak nafas, akibat selama hampir sebulan terpapar asap. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) semakin menjadi-jadi. Di dua pulau  yaitu Sumatera dan Kalimantan saja, Badan Nasional Penanggulangan  Bencana (BNPB) mencatat, ada hampir 1.000 titik panas. Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

- DPR Pilih Calon Bermasalah sebagai Ketua KPK - Komisi Hukum DPR akhirnya menetapkan jenderal polisi Firly Bahuri sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi. Firli ditetapkan sebagai ketua setelah terpilih lima nama calon melalui mekanisme pemungutan suara atau voting. Ketua Komisi Hukum DPR, Aziz Syamsuddin memutuskan, pengambilan voting dilakukan, lantaran tidak tercapainya musyawarah mufakat. DPR memilih lima nama, yakni Nawawi Pomolango, Alexander Marwata, Firli Bahuri, Lili Pintauli Siregar, dan Nurul Ghufron. Sementara, Firli Bahuri akhirnya ditetapkan sebagai ketua KPK, dan keempat capim lainnya, sebagai wakil ketua. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

- Materi Revisi Undang-Undang KPK Berangus Pemberantasan Korupsi - Presiden Joko Widodo telah mengirimkan surat kepada DPR untuk merefisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menteri Sekretaris Negara Pratikno, mengatakan Surat Presiden atau “Supres” kemarin sudah dikirim ke DPR. Pengiriman “Supres” itu menjadi awal pembahasan RUU KPK, antara DPR dengan pemerintah. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

- Presiden Setuju Pemekaran Papua - Presiden Joko Widodo menyetujui pemekaran Papua. Presiden Joko Widodo mengabulkan pemekaran wilayah untuk dua atau tiga wilayah adat saja. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

- Audisi Atlet Bulu Tangkis Tidak Boleh Berhenti - Pengurus Besar Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PB PBSI) menyiapkan konsep baru pasca keputusan Djarum Foundation menghentikan audisi bulu tangkis pada tahun depan. Ketua Umum PB PBSI Wiranto mengatakan, akan tetap melanjutkan audisi beasiswa bulu tangkis PB Djarum hingga 2019. Wiranto mengatakan jika audisi dihentikan di tengah proses akan merugikan banyak pihak. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

- Waspada Serangan Balik Koruptor Lemahkan KPK - Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menuding para koruptor tengah melakukan serangan balik ke tubuh lembaga antirasuah itu. Kemarin wadah menggelar aksi bagi-bagi bunga dan menutup gedung mereka dengan kain hitam. Aksi simbolik itu dilakukan karena KPK saat ini sedang dilemahkan melalui seleksi calon pimpinan KPK, revisi Undang-Undang dan aksi teror. Menurut Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo, para koruptor tengah melakukan serangan balik terhadap KPK.  *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

- Usulan DPR Merevisi Undang-Undang KPK Dinilai Hanya Lemahkan KPK Saja - Paripurna DPR menyepakati revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai RUU Inisiatif DPR. Artinya, DPR akan mengirim RUU KPK ke Presiden. Untuk kemudian Presiden merespon dalam bentuk dikeluarkannya surat Presiden berikut daftar inventaris masalah (DIM). Sesudah itu, RUU KPK akan masuk ke Bamus DPR untuk dilanjutkan ke komisi terkait, Badan Legislasi, atau Panitia Khusus. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

- Penetapan Veronica Koman sebagai Tersangka Menuai Kecaman - Kepolisian Jawa Timur menetapkan kuasa hukum Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Veronica Koman sebagai tersangka. Juru bicara Polri Dedi Prasetyo mengatakan, kepolisian menduga Veronica menyebarkan konten provokatif dan hoaks terkait insiden di Asrama Mahasiswa Papua di Jalan Kalasan, Surabaya, Jawa Timur. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id