Politalks

Di episode ini membicarakan tentang Omnibus Law, yakni sebuah kebijakan untuk menyederhanakan beberapa UU. Dalam hal ini terkait dengan UU yang mengatur tentang investasi dan UMKM. Adalah penting untuk diketahui oleh publik apa sebenarnya Omnibus Law dan dampak yang ditimbulkan jika hal tersebut diimplementasikan. 

Presiden Joko Widodo pada 26 Agustus 2019, mengumumkan lokasi ibu kota negara yang baru yakni di Kalimantan Timur tepatnya di sebagian Kabupaten Penajem Paser Utara dan sebagian kabupaten Kutai Kartanegara. Namun, jika ditelesik lebih luas, rencana Presiden Jokowi untuk memindahkan ibu kota negara memiliki keterkaitan dengan wacana-wacana lain. Seperti wacana penghidupan kembali GBHN dan wacana penambahan kursi pimpinan MPR. Oleh karena itu, potret politik pemindahan ibu kota negara menjadi penting untuk dijadikan perspektif. 

Episode ini membahas tentang proses gugatan kecurangan dalam Pemilihan Legislatif 2019, khususnya peran Bawaslu dalam Pemilu. Pembahasan ini menjadi penting untuk menghadirkan informasi terkait proses gugatan Pileg 2019 yang mana selama ini terkatalisasi oleh gugatan Pilpres. 

Episode ini membahas tentang peran TNI dalam pemerintahan Jokowi. Jokowi sebagai presiden yang memiliki latar belakang sipil pada akhirnya tersandera dengan kepentingan TNI. Pun, banyak kebijakan Jokowi yang mengarah pada kembalinya dwifungsi TNI. 

Episode ini merupakan tanggapan atas kerusuhan pada saat massa pendukung Prabowo Subianto melakukan aksi di depan Bawaslu RI, Jakarta 22 Mei 2019. Bahwa aksi 22 Mei sepenuhnya bukanlah aksi yang organik, melainkan dikooptasi oleh elit politik. Massa aksi dapat dikatakan sebagai kerumunan yang lupa karena mereka dijadikan objek politik demi kepentingan elit. Tugas kita adalah mengingatkan yang lupa, bukan menyalahkan mereka.

Di episode ini, politalks membahas tentang bagaimana cara kerja otak dalam menentukan pilihan atau keputusan termasuk pilihan capres. 

Episode ini membahas tentang bagaimana cara kerja media sosial mempengaruhi pola pikir dan perilaku politik kita sekarang ini. Meskipun berkat media sosial kuantitas partisipasi politik kita naik, namun secara kualitas masih terdapat masalah. Pemahaman kita terhadap permasalahan tersebut penting diketahui dalam rangka menghadapi era demokrasi digital hari ini.